Ini Etika Ahok

Politikus PDIP: Etika Ahok tak Bisa Dipertanggungjawabkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pada dasarnya ia senang dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun yang masih dipermasalahkannya adalah etika dari Ahok.

"Sebenernya saya sepakat sama dia soal terobosan-terobosannya, hanya etika dia tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya di Jakarta, Kamis (5/3).

Politikus PDIP itu mencontohkan, salah satunya yang ditunjukan oleh Ahok ketika meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi untuk menjelaskan terkait dana UPS di wilayah tersebut, dalam rapat mediasi antara dewan dengan pemprov di Kemendagri tadi pagi.

"Dalam rapat tadi ada kisruh, di mana terjadilah dia maki-maki anak buahnya, apa pantas? Makannya teman-teman kita protes padanya," ujar Prasetyo.

Ia melanjutkan semestinya komunikasi legislatif dan eksekutif harus dijalin sesinkron mungkin. Namun, dia merasa sangat dilecehkan ketika Basuki menyebutnya sebagai oknum dan perampok.

"Komunikasi legislatif dan eksekutif ini harus sinkron. Saya sebagai temannya Ahok saya dibilang oknum, kan saya tidak setuju juga. Kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, masalah dia bilang DPRD rampok penipu itu kan masalah etika," jelasnya.

"Suka dan tidak suka kita harus bela yang namanya APBD untuk pembangunan DKI Jakarta. Saya cuma mengingatkan ke Gubernur, masalah APBD nyelonong sedikit itu juga harus dibahas dengan DPRD," katanya.

Selain itu Prasetyo menilai, sikap Basuki sebagai pemimpin Jakarta harus bisa dijaga sebaik mungkin, jangan asal ceplos memfitnah orang. Ia mengatakan seharusnya Ahok sadar jika saat ini dia adalah pemimpin Jakarta.

"Itu yang saya tekankan.?Kalau ada anggota DPRD salah, ya tangkep dong. Begitu juga sebaliknya kalau ada PNS atau SKPD salah, ya tangkep juga," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Pras itu menegaskan kembali, DPRD DKI tidak akan menutupi masalah anggaran Jakarta. Dia mengklaim, saat kepemimpinannya inilah DPRD mulai membuka pembahasan APBD untuk umum.

"Ini saatnya saya buktikan di kepemimpinan saya, DPRD ini tidak ada tutup menutup masalah anggaran. Baru pertama kali di Indonesia, rapat anggaran terbuka untuk umum dan media bisa masuk. Di era saya bisa. Saya juga punya harga diri kalau gontok-gontokan, ya nggak bisa," jelasnya.

Lebih lanjut Prasetyo menambahkan dirinya akan melanjutkan penggunaan hak angket, demi menyelidiki siapa dan apa yang salah dalam APBD DKI serta menegaskan tidak akan mentoleransi siapapun yang melakukan permainan dalam hal ini.

"Keputusannya saya menyelidiki terus, dan kalau sampai terjadi di DPRD tangkap orangnya begitu juga di Pemprov nanti," imbuhnya.

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa APBD yang harusnya disampaikan adalah hasil pembahasan legislatif dan eksekutif karena memang seperti itu yang diamanatkan undang-undang, sehingga pengembalian draf oleh Kemendagri tidak akan terjadi lagi.

"Apa yang terjadi setelah 27 Januari. Saya di sini mengatakan itu hasil rapat pemprov sehingga ilegal dan terbukti ternyata dikembalikan karena belum beres. Lalu 23 Februari dia ngirim lagi, namun itu gak dibahas lagi," katanya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/03/05/nkqhpj-politikus-pdip-etika-ahok-tak-bisa-dipertanggungjawabkan