Ribut Dana Siluman

Ahoker Jangan Kaget! Ini Perbandingan RAPBD versi AHOK & versi DPRD

Ribut AHOK VS DPRD lagi naik panggung mengalahkan ribut KPK-POLRI. Salah satu pangkal perdebatan adalah tentang "Dana Siluman" yang berdeda antara RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) versi Ahok dan versi DPRD.

Berikut analisa cerdas dari kompasioner Go Teng Shin, yang dimuat Kompasiana 5 Maret 2015.

RAPBD Versi DKI dan Versi Ahok Sama Silumannya!

Katanya untuk transparansi, Ahok telah merilis kedua versi RAPBD 2015 untuk diperbandingkan oleh rakyat. Bisa dilihat dan didownload di sini :

http://www.jakarta.go.id/v2/news/2015/03/rapbd-pemprov-dki-dan-dprd#.VPgVHOG82D9

Harapan yang melambung untuk bisa menemukan Rp 12,1 triliun siluman selipan DPRD, langsung kandas setelah melihat format daripada kedua RAPBD. Penemuan siluman Rp 12,1 triliun ini sangat penting, karena inilah yang selalu diteriakkan oleh Ahok, juga disebar melalui broadcast ke handphone kita oleh yang menyebut diri ‘TEMAN AHOK’ untuk menaikkan suhu kebencian kepada DPRD. Dan semakin penting lagi mengingat sampai kini Ahok tidak membeberkan darimana Rp 12,1 triliun dan hanya mengungkit-ngungkit harga UPS yang Rp 4 miliar per unit. UPS, UPS, UPS melulu!

Apabila Ahok memang fair dan ingin rakyat belajar, maka seharusnya kedua RAPBD tersebut disajikan secara apple to apple, tapi tidak begitu kejadiannya :

RAPBD versi DPRD disajikan dalam bentuk Excel, sehingga mudah bagi kita untuk mentabulasi, menjumlah dan menganalisis. Perinciannya juga lebih detail, dibagi dalam Pos pengeluaran, Suku Dinas dan Kecamatan/Kelurahan.

Sementara RAPBD versi Ahok disajikan dalam bentuk PDF, yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan tabulasi dan analisis, kecuali kalau kurang kerjaan sehingga menyalin semuanya ke Excel. Penyajiannya juga tidak sedetail RAPBD excel versi DKI.

Lho, kenapa ya Hok ? Apakah jenengan tidak punya Excelnya ? Katanya pakai eBudgeting, tentu saja versi RAPBD Pemprov yang sudah canggih lebih memudahkan analisis karena bisa disajikan dalam Excel, Access, Crystal Report dan seterus dan seterusnya sehingga bisa kita sum, kita pivot dan lain-lain secara cepat…? Kenapa kok kembali seperti zaman kuda gigit besi dengan print PDF ?

Atau Ahok memang ngga mau rakyat menganalisa, hanya mau mencitrakan telah meng-upload sebagai kelanjutan dari pembusukan nama DPRD ?

Karena katanya RAPBD versi DPRD adalah yang sudah jelas mengandung siluman, maka kita mencoba membaca RAPBD versi Ahok yang menurut teman Ahok adalah hasil dari Ahok yang paling suci dan transparan.

Beberapa angka sungguh bikin tercengang.

Misalnya, Sudin Pendidikan punya budget peningkatan prasarana pendidikan (1-01-001-06) sampai Rp 586.137.324.854.

Dilihat dari detailnya, sekitar Rp 560 miliar adalah perbaikan/renovasi gedung SD sejumlah 59 gedung SD. Uedan tenan, satu SD rata-rata dapat pagu renovasi sampai Rp 10 miliar. Misalnya SDN Duri Kepa Rp 14,7 miliar. Lalu SDN Petukangan Rp 15,1 miliar. Apa kita perlu taruhan kalau Kepsek kedua SD tersebut setelah ditanya, benar mengajukan renovasi sedemikian ? Bagaimana dengan 15 item No entry 01-001-06-034 sampai 049 yang bertitel ‘rehabilitasi gedung (tanpa nama)’ senilai Rp 170 miliar ? Gedung apa ya ?

Kalau kita pindah ke Sudin Kesehatan, ternyata lebih uedan lagi.

RS Koja Rp 433.055.944.246

RS Tarakan Rp 401.036.664.458

RS Cengkareng Rp 267.664.438.201

RS Pasarebo Rp 317.041.306.845

RS Budhi Asih Rp 309.999.555.116

dan seterusnya. Dibulatkan total Rp 1,729 triliun

Untuk kelima RS ini ternyata juga ada di dalam versi DPRD, totalnya Rp 1,674 triliun. Lho kok? Versi Ahok lebih tinggi Rp 55 miliar ? Harusnya kan yang siluman lebih tinggi dong logikanya ?

Apalagi ada teman Ahok yang sudah mengirim bocoran sisipan siluman AC Rp 27 miliar di RS Tarakan ke Kompas, seperti di berita ini.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/07170081/RS.Tarakan.Dianggarkan.Pengadaan.AC.Rp.27.Miliar.Oleh.DPRD

Di Excel kelihatan sekali selipan Rp 27 miliar itu. Jebakan betmen memancing siluman jugakah ini ? Supaya tinggal dicopy dan disebar ke media massa oleh teman Ahok ?

Masalahnya lagi, semua pos pengeluaran yang berratus-ratus miliar itu semua tidak ada perinciannya. Mana tahu di antara prasarana RS Tarakan atau RS Koja terselip jarum suntik sebatang seharga Rp 100 juta atau satu unit alat tensi darah seharga Rp 1 miliar ?

Kalau memang mau transparansi, harus adil dong. Bagaimana kalau kita membayar Auditor Ernst & Young atau Price Waterhouse Coopers untuk mengaudit kedua RAPBD. Ngga mahallah, ngga seharga satu unit UPS yang dibeli dari toko foto-copy di tahun 2014 tsb.

Supaya terbongkar silumannya, supaya jelas siapa biang keroknya. Ketimbang Ahok terus-menerus hanya mampu berteriak UPS, UPS, UPS tanpa ketemu Rp 12,1 triliunnya. Tentu rakyat DKI akan semakin menyanjung Ahok. Kecualilah lain cerita kalau memang Ahok takkan berani, sebab silumannya ternyata ada dimana-mana, termasuk di dalam diri Ahok sendiri. Ingat, kebiasaan memfitnah tidak baik, apalagi cara memfitnahnya lebay dan amok. Itu juga sifat begal yang ngga boleh jadi kebiasaan.

Jakarta, 5 Maret 2014

GTS69

(Sumber: http://politik.kompasiana.com/2015/03/05/rapbd-versi-dki-dan-versi-ahok-sama-silumannya-710371.html)